Quo vadis, pendidikan tinggi Indonesia? – Catatan Iseng dari Sebuah Pembacaan (Bagian 1)

Jadi minggu lalu saya diminta untuk menambah satu bab lagi untuk penelitian saya, yaitu bab yang membahas tentang institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan di Jerman, serta satu subbab tentang dinamika norma-norma interaksi dalam konteks interdiskursus institusional dari jaman Orde Baru sampai pasca-reformasi. Ah, ini sebenarnya lebih dari sekedar subbab, semestinya jadi bab baru juga. Mengenai kata „dinamika“ ini juga kami berdebat cukup panjang. Tadinya saya memilih kata perkembangan. Namun, setelah dilihat apanya yang berkembang ya? Norma-norma kok berkembang. Lagi pula perkembangan biasanya konotasinya maju, linear saja, menjadi lebih baik, tetapi ini kan belum tentu. Akhirnya kami bersepakat memilih kata „dinamika“ yang mengacu kepada kata sifat „dinamis“ yang terlihat tidak hanya dari data saya saja, tetapi juga dari perjalanan sejarah institusi (terutama institusi pendidikan tinggi) di Indonesia, interaksi antarmanusianya dan keterkaitannya dengan konteks serta diskursus yang melingkupinya, baik itu sistem dan atau kondisi sosiokultural masyarakatnya. Dalam kata dinamika terkandung unsur gerak yang cepat, ada unsur yang hidup, tidak statis, saling memengaruhi, bisa mundur, kemudian maju lagi, bisa memutar, bisa juga naik atau turun.

Banyak?  Ya, banyak sekali. Terutama karena saya harus mencari literatur dan tulisan-tulisan sebelumnya yang mungkin ada menulis tentang itu yang dapat mendukung pengamatan, pemikiran dan pendapat saya yang secara langsung atau tidak langsung juga menjadi bagian dari institusi pendidikan tinggi di Indonesia dan di Jerman . Jangan sampai pendapat saya sifatnya subyektif saja, walaupun secara heuristik, etnografis dan dari metode observasi partisipatoris yang saya pilih untuk kajian saya ini, saya „berhak“ (bahkan „harus“) memasukkan deskripsi dan pendapat pribadi saya, tetapi adanya dukungan dari kajian-kajian sebelumnya tentu dapat lebih melegitimasi pendapat saya. Supaya dibilang ilmiah, hehe.

Literatur  tentang Jerman, tidak sulit saya temukan. Sudah banyak penelitian yang membahas tentang institusi pendidikan tinggi di sini, mulai dari sejarahnya sampai ke hal-hal “kecil” seperti cara berpikir dan menulis ilmiah. Tentang Indonesia, agak sulit saya temukan. Tak banyak yang mengkaji tema ini (atau saya yang tidak tahu? Kalau ada yang tahu, boleh dong saya dikasih tahu). Kalaupun ada bentuknya kebanyakan berupa peraturan-peraturan. Bahkan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendiknas Indonesia sampai memiliki laman khusus mengenai peraturan-peraturan ini. Namun, ini lumayan lah, setidaknya saya punya acuan untuk melihat seperti apa sih “kerangka” pendidikan tinggi di Indonesia dilihat dari aturan-aturannya yang berjibun itu, karena kok rasanya pendidikan tinggi di Indonesia (seperti sudah sering saya „omelkan“ dalam tulisan-tulisan saya di blog ini) itu “kacau balau” ya. Ini asumsi saya saja,  bisa saja salah, makanya saya ingin kembali ke “kerangka” awal dengan melihat sejarah dan aturan yang menjadi kerangkanya.

Kemudian saya menemukan satu buku berjudul “Kooperation mit Hochschulen in Indonesien” (2003) dari Solvay Gerke dan Hans-Dieters Evers. Buku ini sebenarnya lebih berisi hasil pengamatan dan pengalaman kedua penulis selama menjalankan tugas mereka sebagai lektor Dinas Pertukaran Akademik Jerman di Indonesia, tetapi tetap saja perlu dibaca dengan kritis. Cukup politis memang isinya. Namun, setidaknya saya jadi tahu apa yang „diharapkan“ pihak Jerman terhadap negara-negara partnernya –dalam hal ini Indonesia. „Harapan“ ini menurut saya sebenarnya bisa disikapi sebagai „ancangan“ positif bagi pihak Indonesia, supaya terjalin kerjasama yang sifatnya simbiosis mutualisma, bukannya menjadikan satu pihak menjadi lebih superior dibandingkan pihak lainnya dan pihak lainnya menjadi inferior. Kalau relasinya taksetara begitu, maka tampaknya „kerjasama“ ini dapat menjadi „penjajahan“ bentuk baru yang menurut saya lebih mengerikan dari penjajahan „tradisional“, yaitu dengan „menjajah“ isi kepala dan identitas.

Lepas dari itu semua, yang hanya beberapa halaman disinggung dalam buku ini, saya justru jadi banyak „bercermin“ dan mempertanyakan kembali kondisi pendidikan tinggi di Indonesia, terlepas dari kondisi yang sudah berubah dalam kurun waktu 12 tahun dari saat data untuk buku ini diambil. Sampai tahun 2000, ada tiga kategori yang membedakan 76 PTN serta sekitar 1500 PTS di Indonesia. Kategori I yaitu PTN yang menjadi „center of excellence“ (menurut ukuran Indonesia, bukan menurut ukuran internasional, demikian kata si penulis, hehe) yaitu UI, IPB, ITB dan UGM.  Selain alasan sejarah, keempat PTN ini juga dari sisi sarana, prasarana sampai sistem pendidikan dan penelitiannya sudah „lebih“ dibandingkan dengan PTN lain yang masuk kategori II dan III. Ke dalam kategori II ini masuk UNAIR, USU, UNAND, UNDIP, UNIBRAW, UNHAS, UNUD, dan banyak lagi lainnya (saya mengutip saja apa yang ditulis dalam buku ini). Eh, institusi saya masuk ke mana ya? Kok tidak saya temukan. Mungkin termasuk ke dalam “dan banyak lagi yang lainnya” itu, karena dalam kategori III juga institusi saya tidak ditemukan. Kategori ke III ini adalah PTN yang ada di provinsi-provinsi lainnya di Indonesia (tidak disebutkan di provinsi mana), yang secara kualitas masih sangat jauh tertinggal dari hmm…Malaysia dan Singapura (kenapa bandingannya ini ya? Jauh sekali).

Saya mengerutkan kening, sontak muncul pertanyaan-pertanyaan: apa ukuran pembuatan kategori ini? Sarana dan prasarana nya kah? Kuantitas tenaga pengajar, mahasiswa atau jumlah penelitian yang dihasilkan dan lain sebagainya? Atau dari kualitasnya? Bagaimana mengukur kualitas? Dan seperti biasa, saya juga suka agak defensif jika “terpaksa” membandingkan Indonesia dengan kedua negara tetangga itu. Oke, mari kita lanjutkan dengan kepala dingin, sebagai peneliti yang „baik“, saya “harus” bisa berjarak dan bersikap objektif.

Selanjutnya buku ini membahas tentang organisasi pendidikan tinggi, yang secara sistem sangat mengacu kepada sistem organisasi pendidikan tinggi Amerika. Ini lebih ke masalah organisasi dan gremium yang ada di perguruan tinggi, seperti senat, rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, kemudian fakultas, jurusan, dan unit-unit pelaksana teknis lainnya. Kemudian dibahas juga tentang badan-badan apa saja yang “membantu” institusi pendidikan tinggi di Indonesia, salah satunya Bank Dunia yang sejak tahun 1985 membentuk Inter-University-Centers atau Pusat Antar Universitas (PAU) yang membantu pendirian gedung, laboratorium, perpustakaan dan sarana prasarana penelitian, memberikan beasiswa dan mendatangkan dosen tamu. Tujuan utama dibentuknya PAU ini adalah untuk membina dan memberikan kesempatan untuk studi lanjut bagi dosen-dosen serta lulusan dari universitas-universitas dalam kategori III di atas, menyediakan laboratorium dan alat-alatnya serta membantu membuat jejaring dengan peneliti-peneliti internasional.  Sejauh mana ini berjalan, saya perlu mencari tahu lebih banyak lagi.

Masalah akreditasi, program studi dan lulusannya juga dibahas dalam buku ini. Sekedar informasi, lulusan S1 dari Indonesia, hanya disetarakan dengan tingkat Bachelor di Jerman, walaupun untuk masa studinya sebenarnya bisa lebih dari studi bachelor di Jerman yang memakan waktu 6 semester, sedangkan masa studi S1 di Indonesia secara regular 8 semester (bahkan ada yang sampai 14 semester, saya salah satunya, hehe). Maka seorang sarjana S1 lulusan Indonesia, jika dia berniat meneruskan studi master di Jerman, untuk bidang yang sama dengan studinya di Indonesia, ijazahnya dapat disetarakan dengan ijazah Bachelor. Itu pun biasanya hanya sedikit mata kuliah tertempuh yang diakui. Kalau dia ingin studi lanjut untuk jurusan yang berbeda, maka ijazah S1 nya tidak diakui, dan dia harus mengulang kembali dari studi Bachelor. Oh ya, sebagai tambahan lagi, sistem Bachelor dan Master sendiri di Jerman baru dilaksanakan sekitar tahun 2005/2006, sebelumnya Jerman hanya menganut sistem studi Magister (untuk ilmu-ilmu humaniora dan sosial) serta Diplom (untuk ilmu eksakta dan teknik). Tentang ini sudah pernah saya bahas di beberapa tulisan saya sebelumnya dalam blog ini juga.

Hal yang paling menarik perhatian saya, selain bagian kurikulum, tentunya bagian yang membahas tenaga pendidik di perguruan tinggi, karena saya ada di dalamnya, selain itu fokus kajian saya juga terletak pada interaksi dosen dan mahasiswa. Kalimat dalam paragraf pertama bagian ini langsung menohok saya. Disebutkan bahwa dalam banyak hal, kualitas tenaga pendidik di perguruan tinggi di Indonesia tidak memenuhi standar internasional. Sekali lagi lagi saya bertanya standar yang mana? Dibuat oleh siapa? Rasanya saya cukup banyak mengenal orang-orang yang secara kualitas bahkan lebih „baik“ dari tenaga-tenaga pengajar di Jerman (saya sempitkan dengan Jerman, karena di negara lain saya tidak tahu dan ukuran baik atau tidak baik juga relatif). Pertanyaan saya dijawab dalam kalimat berikutnya di bagian ini yaitu sebenarnya ada cukup banyak tenaga-tenaga pendidik yang bagus dan potensial serta memiliki kualifikasi yang tinggi, tetapi mereka seringnya dan biasanya “terjebak” atau –ini istilah saya- “dijebakkan”  dan di(ter)bebani oleh tugas-tugas struktural dan administratif, sehingga ini membatasi ruang gerak mereka untuk mengajar dan melakukan penelitian. Selain itu disebutkan pula bahwa kebanyakan dosen dari PTN juga mengajar di PTS, padahal sebenarnya banyak PTS yang justru memiliki tenaga pengajar sendiri yang kualitasnya juga lebih bagus. Ups!

Sampai di sini saya tidak bisa berkata-kata lagi. Ini bukan hal yang aneh dan baru sebenarnya, saya sudah tahu itu, karena ini juga terjadi di institusi saya sendiri. Tolong betulkan jika saya salah, karena jauh di lubuk hati saya (duh!) agaknya saya tidak mengharapkan hal semacam ini ditulis dalam buku ini. Saya berusaha mengabaikan dan menolak kenyataan bahwa hal ini hanya menjadi diskusi atau tepatnya misuh-misuh saya dan teman-teman dekat saya saja. Namun, sebagai orang yang sedang berusaha menjadi peneliti yang baik, saya tentunya „harus“ bisa menerima, bahwa kondisi ini juga diamati dan ditulis oleh orang lain, bukan? Saya berusaha objektif. Oke, ini memang kenyataan yang terjadi, ketika banyak tenaga potensial „dikebiri“ dengan dijadikan „tenaga administratif“, yang sebetulnya bagian ini juga bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional dan potensial lain di bidang ini. The right man in the right place. Ini yang di(ter)abaikan oleh sistem, diakui atau tidak diakui. Padahal jika mengacu kepada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003, tugas tenaga pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bukan melakukan kegiatan administrasi yang sudah menjadi tugas tenaga kependidikan. Jangan-jangan jadinya malah mengambil jatah dan tugas orang nih, hehe.

Tenaga pendidik perguruan tinggi juga terikat pada apa yang disebut tri dharma perguruan tinggi, yang dalam beberapa diskusi sudah diperdebatkan apakah harus dilaksanakan oleh setiap orang atau justru sebaiknya dilakukan oleh universitas secara umum. Pengejawantahannya mungkin bisa dengan cara membagi mana tenaga pendidik yang khusus melakukan penelitian, mana yang mengajar, mana yang memiliki kompetensi administratif dan struktural yang dapat menjembatani pengabdian pendidikan tinggi kepada masyarakat . Saling mendukung dan sinergis antara penelitian dan pengajaran, karena menurut saya tujuan akhir dari semua itu toh untuk diabdikan kepada masyarakat dan untuk kemaslahatan umat (duh, bahasanya nih, hehe). Sayangnya, ini pengamatan subjektif saya saja, ketiga dharma ini diharapkan dilakukan oleh masing-masing tenaga pengajar, tetapi deskripsi „tugas“nya dipisah-pisahkan dengan jelas: meneliti adalah meneliti, mengajar adalah mengajar, pengabdian kepada masyarakat adalah misalnya terjun ke desa-desa. Sempit. Saya suka iseng bertanya: memangnya kalau saya mengajar dengan baik itu artinya saya tidak mengabdikan diri saya untuk masyarakat? Atau saya juga pernah ngedumel, pantas saja ada beberapa penelitian yang mengawang-awang tidak menyentuh bumi, karena tidak dihitung sebagai pengabdian kepada masyarakat sih, hehe. Tolong betulkan ini juga jika pengamatan dan „omelan“ saya salah, karena saya sampai saat ini hanya bisa mengamati institusi saya sendiri, siapa tahu di tempat lain berbeda.

Oke, berhenti di sini dulu deh. Banyak juga. Besok saya lanjutkan lagi dengan tujuan dan tugas pendidikan tinggi yang kemudian diimplementasikan pada kurikulum. Oh ya, curcol juga sebentar,  tampaknya saya masih belum bisa menjadi peneliti yang baik, karena saya masih sering tidak bisa „berjarak“ dan „objektif“ dengan kajian saya, masih sering terbawa emosi, karena ternyata mengkaji „rumah“ sendiri itu seperti mengorek-ngorek luka sendiri: painfull. Salah sendiri ya, milihnya tema beginian, hehehe.

Advertisements

2 Gedanken zu „Quo vadis, pendidikan tinggi Indonesia? – Catatan Iseng dari Sebuah Pembacaan (Bagian 1)

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s